Perang Bubat dan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026

Patroli KPK news com Oleh: Reza Aulia, S.T., M.T

BANDA ACEH,Ketika Ambisi Kekuasaan Mengalahkan Suara Rakyat

Sejarah sering kali tidak berulang dalam bentuk yang sama, tetapi ia kerap hadir dalam pola yang serupa. Apa yang terjadi dalam Perang Bubat seakan memberi pelajaran abadi tentang bagaimana sebuah kekuasaan dapat mulai retak bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan karena keputusan politik dari dalam.

Dalam kisah itu, Hayam Wuruk mencintai Dyah Pitaloka Citraresmi. Pertemuan dua kerajaan sejatinya ingin dipersatukan melalui jalan kehormatan dan cinta. Namun di tengah jalan, ambisi politik mengambil alih. Gajah Mada memilih jalan kekuasaan. Dengan alasan menyatukan Nusantara dan menjaga supremasi Majapahit, ia mengorbankan kehormatan Sunda dan menghancurkan apa yang paling dicintai rajanya sendiri.

Dyah Pitaloka akhirnya gugur di Bubat. Majapahit mungkin menang secara militer, tetapi kalah secara moral. Dan sejak saat itu, banyak yang meyakini bahwa retakan besar mulai muncul dalam tubuh Majapahit. Sebuah kerajaan besar perlahan kehilangan ruhnya karena kekuasaan tidak lagi mendengar suara hati.

Aceh hari ini seakan sedang berdiri di persimpangan sejarah yang serupa.

Melalui Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah berdalih bahwa pembatasan JKA dilakukan agar program kesehatan lebih tepat sasaran. Narasi efisiensi dibangun sedemikian rupa, seolah kebijakan ini adalah bentuk penyelamatan fiskal dan penataan sistem. Namun pertanyaannya sederhana: tepat sasaran untuk siapa?

Di lapangan, yang mulai terlihat justru kegelisahan rakyat kecil. Mereka yang sakit mulai takut berobat. Mereka yang berada di luar kategori desil tertentu mulai dihantui pertanyaan: “Apakah kami masih dianggap rakyat Aceh yang berhak hidup sehat?”

JKA dahulu lahir bukan sekadar program anggaran. Ia adalah simbol keberpihakan. Ia adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah rakyat miskin yang tidak memiliki apa-apa selain harapan untuk sembuh. Karena itu, ketika akses mulai dibatasi atas nama klasifikasi dan desil, rakyat merasa sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan Aceh perlahan sedang dicabut ruhnya.

Dan di sinilah analogi Bubat menemukan maknanya.

Dalam Perang Bubat, sang mahapatih merasa sedang menyelamatkan kejayaan Majapahit, tetapi justru melukai fondasi moral kerajaan itu sendiri. Hari ini, pemerintah mungkin merasa sedang menyelamatkan keuangan daerah dan menata JKA agar lebih efisien. Namun bila yang muncul adalah kesengsaraan rakyat di lapangan, maka kebijakan itu berisiko menjadi awal keretakan antara pemerintah Aceh dan rakyatnya sendiri.

Karena sejarah menunjukkan: kerajaan atau pemerintahan tidak runtuh hanya karena kekurangan uang. Mereka runtuh ketika kehilangan kepercayaan rakyat.

Majapahit tidak langsung jatuh setelah Bubat. Ia masih berdiri megah selama beberapa waktu. Tetapi luka moral yang ditinggalkan perang itu menjadi noda hitam yang terus dikenang sepanjang sejarah. Begitu pula Aceh hari ini. Pergub Nomor 2 Tahun 2026 mungkin tampak sebagai keputusan administratif biasa, tetapi bila melahirkan penderitaan rakyat kecil, maka ia bisa menjadi titik awal hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap arah pemerintahan Aceh.

Rakyat Aceh tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin ketika sakit, mereka tidak ditinggalkan oleh negerinya sendiri.

Sebab apabila JKA dibatasi oleh desil dan angka-angka statistik semata, maka namanya bukan lagi Jaminan Kesehatan Aceh. Ia perlahan berubah menjadi sekadar sistem seleksi siapa yang layak ditolong dan siapa yang harus menanggung derita sendirian.

Dan sejarah selalu mengingat satu hal: kekuasaan yang mengorbankan rakyat atas nama ambisi dan administrasi, pada akhirnya akan dikenang bukan karena kejayaannya, tetapi karena luka yang ditinggalkannya.

Tim