Patrolikpknews.com MAKASSAR, SULSEL — Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulawesi Selatan menggelar dialog kebangsaan dengan mengangkat tema “Peran Akademisi, Ormas, Jurnalis, LSM dan OKP dalam Pemberantasan Korupsi.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Warkop Azzahra, Jalan Ratulangi, Makassar. Dialog ini menjadi ruang diskusi untuk mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran negara sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketua LMPI Sulawesi Selatan, Andi Noer Alim, S.Pd., mengatakan keterlibatan akademisi, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kepemudaan (OKP) sangat penting dalam mengawasi berbagai program serta proyek pemerintah.
Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan karena masih terdapat persoalan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah di berbagai daerah.
“Dalam pelaksanaan ini kami mengambil tema peran serta akademisi, ormas, jurnalis, LSM dan OKP dalam pemberantasan korupsi. Ini sangat penting karena kita melihat masih banyak kasus yang terjadi, baik di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia secara umum,” ujar Andi Noer Alim.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan masyarakat, di antaranya pengelolaan dana desa, pelaksanaan proyek pemerintah, serta berbagai program yang menggunakan anggaran negara.
Menurut Andi, kolaborasi antarelemen masyarakat menjadi bagian penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
“Teman-teman LSM, ormas, OKP, akademisi dan jurnalis merupakan bagian penting untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru dikorbankan,” katanya.
Pemberantasan Korupsi Butuh Peran Masyarakat
Andi menegaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan informasi serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan LMPI Sulsel selama ini membangun komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah maupun aparat penegak hukum, khususnya dalam persoalan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pemberantasan korupsi.
“LMPI sejak dulu bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi, kepolisian dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, tentunya dalam hal pemberantasan korupsi serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Dorong Masyarakat Pahami Tugas Aparat Penegak Hukum
Dalam dialog tersebut, LMPI Sulsel juga mendorong masyarakat memahami tugas dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Andi, pemahaman tersebut penting agar setiap informasi mengenai dugaan korupsi dapat disampaikan melalui mekanisme yang tepat serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin masyarakat paham sampai di mana tugas dan kerja kepolisian maupun kejaksaan. Informasi dan jaringan masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan informasi terkait dugaan korupsi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan turut hadir melalui unsur Asisten Intelijen. Sementara dari Polda Sulsel juga hadir perwakilan, karena sebagian pejabat terkait disebut sedang mengikuti kegiatan di Jakarta.
Andi mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum dalam dialog kebangsaan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat sipil dan institusi penegak hukum.
Ia menambahkan, LMPI Sulsel juga memiliki mekanisme dalam menerima dan menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan.
“LMPI ini punya cara tersendiri dalam melakukan pemberantasan korupsi, khususnya dalam menerima laporan. Kami juga mendapatkan pembekalan mengenai cara-cara menginvestigasi informasi terkait dugaan korupsi,” katanya.
LMPI Sulsel Tekankan Pengawasan Berbasis Data
Andi berharap dialog kebangsaan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan diskusi, t
Social Header